Tantangan Ekonomi ( Globalisasi, Perbankan, dan Dunia Usaha )

Tantangan ekonomi merupakan dorongan emosional bagi para ekonom dan semua pelaku ekonomi untuk terus berinovasi menjawab kebutuhan yang semakin kompleks. Mulai dari skala regional hingga global, semua elemen dalam sistem ekonmi saat ini menuntut adanya peningkatan kinerja dan produktivitas. Namun hal itu jelas memiliki dampak yang negatif jika masyarakat belum siap untuk menghadapi perubahan tersebut. Peran pemerintah untuk terus mengedukasi masyarakat sangat  dibutuhkan dalam membentuk mental inovator dalam masyarakat. Sebelum semakin dalam mengupas mengenai tantangan ekonomi, ada baiknya kita pahami dulu pengertian dari beberapa bentuk tantangan ekonomi itu sendiri.

1.1.1        Globalisasi

Globalisasi adalah proses penyebaran unsur-unsur baru khususnya yang menyangkut informasi secara mendunia melalui media cetak dan elektronik. Khususnya, globalisasi terbentuk oleh adanya kemajuan di bidang komunikasi dunia. Ada pula yang mendefinisikan globalisasi sebagai hilangnya batas ruang dan waktu akibat kemajuan teknologi informasi.

Dari sini, dapat kita pahami bahwa globalisasi adalah invasi pemahaman secara mendunia melalui tekhnologi informasi yang semakin mutakhir. Sehingga akan mempengaruhi pola hidup masyarakat, baik dari segi sosial maupun tren pendidikan.

1.1.2        Perbankan

Perbankan adalah lembaga keungan yang berperan sangat vital dalam aktivitas perdagangan internasional serta pembangunan nasional.  Pada dunia ekonomi modern saat ini, masyarakat sangat bank minded. Ini dapat dilihat dari makin maraknya minat masyarakat untuk menyimpan, berbisnis, bahkan sampai berinvestasi melalui perbankan. Hal ini menyebabkan semakin maraknya dunia perbankan yang dapat dilihat dari tumbuhnya bank-bank swasta baru walaupun pemerintah semakin memperketat regulasi pada dunia perbankan.

1.1.3        Dunia Usaha ( Entrepreneurship )

Belakangan ini, jargon kampanye entrepreneurship kerap terdengar diberbagai media. Hal ini berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi dalam negeri, dimana ujung tombaknya adalah para pengusaha baru. Namun perlu dipahami bahwa seorang entrepreneur bukanlah sekedar seorang penjual. Lebih dari itu, sosok ini lebih tepat jika dikatakan sebagai inovator. Karena gagasannya dalam mengelola peluang usaha yang ada.

1.2  Latar Belakang

Era demokratisasi telah merebak hampir di seluruh kawasan dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Sejalan dengan meningkatnya sistem demokratisasi, maka kesadaran akan perlunya sistem otonomi juga semakin meningkat. Ide bahwa suatu pemerintahan ataupun pimpinan pusat dalam bentuk satu mainframe yang merupakan bagian penting dari keseluruhan pemerintahan akan menjadi usang. Kondisi ini menuntut terlaksananya transparansi dalam setiap aspek berbangsa dan bernegara. Trend-trend dunia secara luar biasa akan menuju ke arah kebebasan politik.

Indonesia sendiri akhir-akhir ini telah mengalami kemajuan yang sangat tajam dan berarti dalam kehidupan berdemokrasi. Masa pembelajaran yang diperlukan Indonesia memang sempat menimbulkan ketidak stabilan politik pada awal-awal tahap mengenal bentuk demokrasi seutuhnya. Periode ini memang sempat menyebabkan meningkatnya country risk, khususnya di mata para investor dunia.

Namun setelah berhasil melewati masa-masa sulit, situasi politik di Indonesia berangsur-angsur pulih. Hal ini tentunya sangat menguntungkan bagi masyarakat pada umumnya dan masyarakat bisnis pada khususnya, karena kestabilan politik serta sistem demokratisasi dan transparansi dalam setiap aturan main yang diterapkan merupakan kunci utama untuk memasuki era perdagangan bebas.

Bagi pelaku usaha di Indonesia, kondisi ini bukan perkecualian, bila tidak ingin tertinggal atau bahkan terlindas di percaturan dunia. Keunggulan kompetitif menjadi sebuah kewajiban untuk setiap pelaku usaha bila ingin sukses dalam memasuki era perdagangan bebas, dimana setiap pelaku bisnis dapat memasuki pasar negara manapun dengan tidak adanya lagi batas-batas wilayah secara nyata. Sudah tentu kondisi ini menuntut sikap profesionalitas yang tinggi dari setiap pelaku usaha, menuju era multi national company atau bahkantransnational company.

Pasar bebas semakin memungkinkan kepemilikan sebuah perusahaan oleh banyak investor di penjuru dunia sehingga mayoritas kepemilikan di satu pihak tidak lagi menjadi hal utama yang menentukan keberhasilan untuk dapat memasuki pasar global. Situasi ekonomi Indonesia yang semakin membaik dengan semakin pulihnya tingkat kestabilan dalam negeri akan sangat mendukung masuknya pelaku-pelaku usaha dari manca negara untuk melakukan aliansi strategis dengan pelaku-pelaku usaha di Indonesia.

Kecenderungan lain yang terjadi adalah pemfokusan seluruh sumber daya hanya pada unit usaha yang berprospek dan menguntungkan serta sesuai dengan nilai-nilai maupun kepentingan strategis jangka panjang.

1.3  Tujuan

Dengan memahami berbagai tantangan ekonomi, kita dapat mencapai beberapa target dalam penerapan sistem ekonomi sehari-hari. Disamping itu, diharapkan kita dapat lebih matang dan siap dalam menghadapi perkembangan ekonomi yang sangat dinamis.

Beberapa tujuan dari memahami tantangan ekonomi adalah :

a.       Negara dapat merencanakan langkah yang akan diambil dalam menyikapi berbagai perkembangan yang dituntut oleh dunia. Hal ini dapat diwujudkan dalam bentuk peraturan dan perundang-undangan. Sehingga pemerintah tetap dapat memproteksi masyarakatnya dari efek negatif yang ditimbulkan oleh kebijakan LN, juga menyelaraskan tingkat pertumbuhan ekonomi regional dengan pertumbuhan ekonomi global.

b.      Sebagai bahan tolok ukur keberhasilan dalam pembangunan yang dilakukan pemerintah. Dengan demikian, pembangunan akan lebih terarah dan merata pada tiap sektor.

c.       Menarik beberapa garis besar dalam pembangunan yang dijadikan dasar evaluasi dalam membuat program selanjutnya. Sehingga model ekonomi yang diterapkan akan berdampak positif bagi negara.

1.4  Pokok Permasalahan

Kondisi perekonomian Indonesia saat ini dapat dikatakan masih jauh dari harapan. Pembangunan perekonomian Indonesia tergolong lambat karena berbagai permasalahan yang dihadapi sekarang ini. Salah satu permasalahan yang sering kita saksikan adalah seperti kesenjangan sosial antara masyarakat kalangan menengah keatas dengan masyarakat kalangan bawah yang terjadi karena ketidakmerataan yang diakibatkan oleh lambatnya pertumbuhan perekonomian negara saat ini. Dapat dikatakan bahwa ‘’dalam menilai perekonomian Indonesia kita dapat melihat dari kondisi rumah tinggal rakyatnya’’.

Masalah yang menyerang perekonomian Indonesia saat ini  terdiri dari berbagai macam bidang, seperti masalah yang timbul pada bidang industri rumah tangga, pangan, jasa, masalah deflasi dan inflasi maupun ketidakbijaksanaan pemerintah dalam memprioritaskan kebutuhan masyarakat umum. Sebagai salah satu contoh permasalahan yang terjadi pada tahun 2007 adalah masalah beberapa proyek pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas pemerintah yang terkesan ambisius, pembangunan yang tidak realistis dan cenderung terbatas pada perusahaan tertentu, misalnya saja, pembangunan infrastruktur pembangkit listrilk 10.000 MW tidak didukung oleh administratif dan teknis yang baik. Pembangunan jalan tol juga tersendat, padahal pemerintah telah menyiapkan dana sebesar 600 Milyar untuk pembebasan tanah. Dana yang sangat besar yang sebenarnya dapat digunakan untuk mengatasi masalah pembangunan atau pangan di daerah-daerah yang sulit dijangkau pemerintah.

Pemerintah daerah juga lebih senang menyimpan dananya di SBI daripada dialokasikan untuk memenuhi menggerakkan sektor riil di daerah. Dengan melihat kinerja pemerintah pada tahun 2007 yang sampai saat ini masih tidak memperlihatkan perubahan yang signifikan, maka proyeksi ekonomi di Indonesia dikatakan paradoks, disatu sisi ada kemajuan namun hanya sebatas sektoral, itupun tidak mempengaruhi kondisi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Oleh karena itu untuk keluar dari dilema ini, pemerintah harus segera menyelesaikan masalah peraturan dan perundang-undangan secepat mungkin.Hal-hal ini lah yang hingga saat ini terus menghambat dan sulit diatasi oleh pemerintah dalam mengatasi perekonomian Indonesia yang mengalami ketidakstabilan.

Kita semua tahu bahwa beberapa tahun belakangan ini sangat marak sekali peredaran barang-barang dari China di negara kita, bukan? Penyebabnya adalah keputusan pemerintah dalam hal regulasi ekonomi yang dirasa kurang tepat jika dilihat dari kondisi perekomomian Indonesia.Dimana saat itu pemerintah memutuskan untuk bergabung dalam ASEAN–China. Free Trade Area (ACFTA). Hingga akhirnya terjadilah seperti yang kita rasakan sekarang ini.Produk lokal nyaris kalah dengan produk yang berasal dari China.

Satu hal lagi yang perludiketahui adalah salah satu indikator untuk menentukan baik atau tidaknya kondisi perekonomian di suatu negara adalah suku bunga. Semakin tinggi atau semakin rendahnya suku bunga perbankan di suatu negara, maka akan berpengaruh besar terhadap kondisi ekonomi di negara tersebut. Sedangkan, untuk suku bunga perbankan di Indonesia masih dinilai terlalu tinggi sehingga masih perlu perhatian lebih dari pemerintah untuk mengatasi masalah ini.

BAB II

PEMBAHASAN

1.1  Hipotesa

Pengertian bentuk-bentuk tantangan ekonomi yang telah dikemukakan para ahli akan kami paparkan dalam bagian ini, diantaranya :

1.1.1        Globalisasi

Achmad Suparman menyatakan Globalisasi adalah suatu proses menjadikan sesuatu (benda atau perilaku) sebagai ciri dari setiap individu di dunia ini tanpa dibatasi oleh wilayahGlobalisasi belum memiliki definisi yang mapan, kecuali sekedar definisi kerja (working definition), sehingga bergantung dari sisi mana orang melihatnya.

Menurut Abdul Rahman Embong (2000) globalisasi dikaitkan dengan konsep pengurangan kedaulatan negara, keterobosan batas wilayah, kecanggihan teknologi, pengecilan dunia dan pengembangan transaksi perdagangan berdasarkan pemikiran perdagangan bebas.

Yoshihara Kunio (2001) bahwa globalisasi bukan saja membawa definisi yang bersifat sejagat di kalangan penduduk dunia, tetapi juga mengancam proses pembentukan negara bangsa, oleh karena globalisasi pada dasarnya ingin mewujudkan negara tanpa batas.

1.1.2        Perbankan

Menurut Thomas Suyatno, perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Sedangkan, menurut Lovett, perbankan merupakan salah satu leading indicator, disamping pasar modal sebagai alat ukur sejauh mana tingkat perekonomian suatu negara itu stabil.

 

1.1.3        Dunia Usaha ( Entrepreneurship )

Istilah Entrepreneurship pertama kali diperkenalkan oleh  Richard Catilon (1755), berasal dari kata Entreprende dalam bahasa perancis, yang secara harfiah berarti perantara. Awalnya istilah ini digunakan untuk mereka yang membeli barang dan menjualnya kembali dengan harga yang berbeda. istilah ini semakin populer setelah digunakan oleh Jean Baptista Say (1803), seorang pakar ekonomi, untuk menggambarkan para pengusaha yang mampu meningkatkan sumber daya ekonomis dari tingkat produktifitas rendah ke tingkat produktifitas yang lebih tinggi (Winardi, 2003).

Sementara itu, Bapak manajemen modern, Peter F.Drucker mengemukakan pendapatnya tentang Entrpreneurship sebagai kemampuan dalam menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Pengertian ini mengandung maksud bahwa seseorang wirausaha adalah orang yang memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, berbeda dari yang lain. Atau mampu menciptakan sesuatu yang berbeda dengan yang sudah ada sebelumnya.

 

1.2  Pembahasan

Globalisasi ekonomi adalah kehidupan ekonomi global yang bersifat terbuka dan tidak mengenal batas-batas teritorial, atau kewilayahan antara daerah yang satu dengan daerah yanglain. Disini dunia dianggap sebagai suatu kesatuan yang semua daerah dapat terjangkau dengan cepat dan mudah. Sisi perdagangan dan investaris menuju kearah liberalisasi kapitalisme sehingga semua orang bebas untuk berusaha dimana saja dan kapan saja didunia ini. Globalisasi perekonomian merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan, dimana negara-negara diseluruh dunia menjadi suatu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi dengan tanpa rintangan batas territorial negara. Globalisasi perekonomian mengharuskan penghapusan seluruh batasan dan hambatan terhadap arus modal barang dan jasa.Globalisasi dapat pula dipandang sebagai suatu tantangan. Dalam konteks globalisasi sebagai tantangan merupakan cara pandang yang optimistis, dimana memandang globalisasi sebagai suatu yang menantang. Sesuatu yang menantang mengandung makna bahwa sesuatu tersebut harus disikapi dan dihadapi dengan barbagai upaya dan strategi.

Perdagangan atau pasar bebas, dapat dikatakan sebagai tantangan. Tantangan yang terkandung pada sistem pasar bebas adalah bagaimana kita dapat memanfaatkan sebaik-baiknya setiap peluang untuk mengembangkan industri dan menghasilkan produk-produk yang dapat bersaing dan diserap pasar internasional. Guna menghadapi tantangan tersebut, maka sumber daya manusia yang berkualitas (masyarakat dan kalangan dunia usaha yang kreatif dan inovatif) sangat diperlukan untuk dapat memainkan peran sebagai pelaku aktif yang dapat bersaing atau bahkan keluar sebagai pemenang dalam persaingan global. 

Sumber daya manusia yang berkualitas juga sudah menjadi tuntutan dan keharusan untuk dapat menghadapi persaingan yang sangat ketat dalam memperebutkan lapangan pekerjaan yang semakin sempit. Untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, mampu bersaing dengan semua bangsa di dunia, maka semua komponen masyarakat terutama dunia pendidikan di tuntut perannya untuk meningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran.

Globalisasi tidak bisa ditolak atau dihindari, dia hadir seiring perkembangan peradaban manusia, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, yang harus dilakukan adalah menghadapinya dengan seksama, turut serta memainkan peran dalam setiap tantangan dan peluang yang tersedia. Salah satu faktor yang menentukan dalam daya saing suatu produk adalah mutu produk. Mutu merupakan bagian isu kritis yang menantang dalam persaingan global. Tantangan lainnya dalam menghadapi pasar dan persaingan bebas adalah bagaimana menciptakan sektor pertanian dan industri yang efisien, efektif, dinamis dan berkelanjutan, penyebarluasan teknologi dan inovasi yang terkait dengan sistem produksi, packaging, serta pemasaran.

Kolaborasi Pemerintah dengan dunia usaha, lembaga-lembaga keuangan serta lembaga-lembaga lainnya tersebut, perlu pula diwujudkan guna memberikan proteksi untuk melindungi, membantu, dan meringankan beban golongan menengah ke bawah yang mengalami kesulitan ekonomi. Dengan paduan itulah,  ekonomi Indonesia diharapkan tidak goyah; tidak terjadi ledakan pengangguran; inflasi tetap terjaga; dan indikator ekonomi lainnya juga terkendali, tidak seperti halnya pada saat krisis ekonomi tahun 1998.

Menghadapi gejolak perekonomian global yang kurang menguntungkan bagi bangsa Indonesia dewasa ini, tentunya tidak mudah.  Perlu langkah-langkah nyata yang harus dilakukan guna menjaga stabilitas ekonomi dan memperkokoh fundamental ekonomi nasional.  Indonesia tidak boleh kehilangan peluang sedikitpun dari kondisi perekonomian global yang tidak menentu ini.  Penurunan ekspor harus dapat ditutup dengan peningkatan investasi di dalam negeri. Potensi pasar dalam negeri, harus dapat dioptimalkan.  Biaya logistik harus terus diturunkan. Hambatan-hambatan bagi kegiatan usaha, investasi, dan pembangunan infrastruktur, harus diatasi dan disingkirkan.

Pengelolaan fiskal yang sehat sebagaimana dikemukakan di atas, juga menjadi keharusan dalam menghadapi situasi global saat ini.  Persoalan angka subsidi yang terlalu besar dapat mengurangi ruang gerak anggaran (fiscal space). Sehingga perlu kiranya penataan kembali besaran subsidi dalam APBN, sehingga akhirnya subsidi menjadi tepat sasaran dan tepat jumlah.

Pengendalian subsidi BBM yang sehat ditengah naik turunnya harga minyak dunia, perlu pula dilakukan tanpa harus merugikan rakyat. Pembatasan dan penghematan BBM yang telah dicanangkan Pemerintah agar beban APBN dapat dikurangi, harus terus diupayakan secara bertahap pencapaiannya. Sehingga, alokasi subsidi BBM dapat digunakan untuk peningkatan pembangunan infrastruktur maupun sektor pembangunan ekonomi lainnya. Selain itu yang terpenting, dengan pembatasan dan penghematan BBM tersebut, Indonesia dapat memiliki Ketahanan Energi di masa mendatang.

Dalam pengelolaan fiskal yang sehat tersebut pula, keseimbangan antara kebijakan fiskal yang mampu memberikan stimulus pembangunan sekaligus mengedepankan semangat kehati-hatian (prudent) perlu dilakukan. Rasio defisit anggaran terhadap total PDB, perlu dijaga pada tingkat yang aman. Selain itu, upaya peningkatan kualitas belanja Negara perlu terus dilakukan baik melalui upaya efisiensi, menjamin kelancaran penyerapan anggaran, dan penghilangan sumber-sumber kebocoran anggaran.

Langkah penting lainnya yang perlu mendapat perhatian adalah penguatan di sektor pangan.  Tingginya harga pangan, diproyeksikan masih akan berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama. Langkah pemerintah untuk menyediakan  ketersediaan pangan yang memadai melalui optimalisasi sumber daya domestik perlu terus ditingkatkan.  Upaya pemerintah untuk memperluas dan meingkatkan swasembada pangan khususnya dalam mengamankan penyediaan pangan pokok, utamanya beras, perlu terus didukung. Target penetapan surplus beras 10 juta ton pada tahun 2014, harus dapat diwujudkan.

Mengimplementasikan langkah-langkah tersebut, juga bukan tidak ada tantangannya. Tantangan Indonesia sekarang dan ke depan adalah, bagaimana bangsa Indonesia dapat beradaptasi dengan perubahan zaman; bagaimana infrastruktur harus diperluas; iklim investasi dan kepastian hukum harus dipastikan untuk tidak menjadi kendala.

Tantangan berupa kesenjangan pembangunan, baik antar golongan masyarakat maupun antar daerah yang relatif masih tinggi, perlu secara terus menerus diturunkan. Upaya penurunan kesenjangan tersebut salah satunya telah dilakukan Pemerintah melalui penciptaan lapangan kerja formal, terutama melalui pembangunan industri dalam kerangka Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). MP3EI telah mendorong pertumbuhan ekonomi yang digerakkan oleh inovasi serta penguatan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sejak diluncurkan Pemerintah pada tanggal 27 Mei 2011, banyak yang telah dicapai dalam implementasi MP3EI. 135 proyek pembangunan infrastruktur dan sektor riil dengan investasi senilai lebih dari Rp 490 Triliun, telah dilakukan ground breaking. Strategi percepatan dan perluasan pembangunan infrastruktur, telah menjadi terobosan untuk menghindari middle income trap. Sehingga Indonesia luput dari stagnasi pembangunan yang banyak dialami oleh negara-negara berpendapatan menengah.

Penyelesaian permasalahan kesenjangan antarwilayah, antar desa-kota, dan antarsektor khusunya di wilayah Kawasan Timur Indonesia, telah dilakukan Pemerintah pula dengan mengupayakan untuk mengatasi kemahalan harga, peningkatan akses rakyat untuk memperoleh pelayanan pendidikan dan kesehatan yang layak, menguatkan sektor perikanan dan kelautan, serta  mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis tradisi dan budaya lokal.  Upaya pemerintah tersebut perlu terus didukung, dan perlu diperluas dengan keterlibatan serta peran aktif dari dunia usaha. 

Tantangan yang terkait dengan sejumlah hambatan iklim investasi dan kepastian hukum yang dikeluhkan oleh berbagai kalangan telah menciptakan ketidakpastian, ekonomi biaya tinggi (high cost economy), dan hilangnya kesempatan untuk mendapatkan pertumbuhan yang lebih tinggi dan berkualitas, harus dapat segera ditiadakan. Pemerintah Daerah perlu mendukung upaya Pemerintah Pusat dalam penciptaan kondisi iklim usaha yang kondusif termasuk kepastian hukum tersebut. Hambatan-hambatan yang ada di daerah perlu terus dikurangi. Pemerintah Pusat harus konsisten dan tegas dalam mengevaluasi peraturan-peraturan Daerah yang tidak mendukung atau menghambat investasi. Upaya penegakkan hukum yang tegas juga memegang peranan penting dalam meningkatkan rasa aman dan stabilitas dalam berinvestasi.  Selanjutnya, kemudahan perijinan dengan menekan dan mempercepat penerbitan ijin berusaha dari semula 60 hari menjadi 17 hari yang telah dilakukan pemerintah, perlu dipertahankan dan terus diupayakan percepatan waktunya, agar dapat terus bersaing dengan negara-negara pesaing.

Investasi pembangunan dibidang infrastruktur sebagai tantangan lainnya, sangat terkait erat dengan iklim investasi yang menyejukkan dan kepastian hukum. Potensi dan peluang yang terbentang luas di Indonesia dibidang infrastruktur, sesungguhnya menarik bagi para investor. Inilah peluang emas atau “golden opportunity” yang harus diambil dalam upaya meningkatkan ekonomi nasional.  Pembangunan dibidang infrastruktur tersebut selain dapat menjamin keberlanjutan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan ekonomi juga memberikan manfaat dalam perluasan kesempatan kerja, dan penciptaan lapangan usaha baru.

Tantangan terberat dalam pembangunan infrastruktur adalah kebutuhan infrastruktur yang amat tinggi di seluruh wilayah Indonesia. Sementara itu, pemerintah memiliki anggaran relatif terbatas dalam APBN. Meskipun dalam tahun-tahun terakhir ini, Pemerintah telah meningkatkan anggaran belanja modal dan pembangunan infrastruktur, tetap saja anggaran APBN untuk pembangunan infrastruktur masih dinilai belum mencukupi. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah juga harus dapat mengalokasikan APBD-nya untuk belanja modal, dan tidak habis untuk belanja pegawai dan belanja rutin, apalagi pada Tahun Anggaran 2013, direncanakan pengalokasian transfer dana ke daerah sebesar lebih dari Rp 500 triliun. Selain itu, keterlibatan BUMN dan Swasta untuk bekerja sama dengan pemerintah dalam penyediaan infrastruktur melalui konsep public private partnership (PPP), juga perlu diperluas dan ditingkatkan. Apabila tidak, ekonomi Indonesia yang tumbuh rata-rata 6 persen dewasa ini, dengan peluang investasi yang amat besar, tidak akan mencapai hasil yang setinggi-tingginya.

Indonesia saat ini telah menjadi negara emerging economy, dan menjadi kekuatan ekonomi ke-16 dunia. Indonesia menjadi negara berpendapatan menengah, dengan tingkat kemiskinan dan pengangguran yang secara bertahap berhasil diturunkan. Dengan mengatasi tantangan-tantangan pembangunan ekonomi melalui implementasi langkah-langkah kebijakan sebagaimana telah diuraikan di atas, sebagai bangsa, kita harus yakin dan percaya, pada saatnya nanti, kita dapat memiliki ekonomi yang lebih kuat dan berkeadilan; demokrasi yang stabil dan berkualitas; serta peradaban bangsa yang maju dan unggul sebagaimana kita cita-citakan bersama.

Semoga.

BAB III

   KESIMPULAN

3.1  Kesimpulan

Dari pembahasan di atas maka kami menyimpulkan bahwa tantangan ekonomi (globalisasi, perbankan, dan dunia usaha), makna dari Globalisasi adalah sebuah istilah yang memiliki hubungan dengan peningkatan keterkaitan dan ketergantungan antarbangsa dan antar manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk - bentuk interaksi yang lain sehingga batas-batas suatu negara menjadi semakin sempit.

Globalisaasi memiliki pengertian dari beberapa tokoh yang membuat suatu gagasan pokok pikiran, yaitu : Pengertian Menurut asal katanya, kata "globalisasi" diambil dari kata global, yang maknanya ialah universal.

Sedangkan pengertian globalisasi menurut: Achmad Suparman menyatakan Globalisasi adalah suatu proses menjadikan sesuatu (benda atau perilaku) sebagai ciri dari setiap individu di dunia ini tanpa dibatasi oleh wilayah Globalisasi belum memiliki definisi yang mapan, kecuali sekedar definisi kerja (working definition).

Sedangkan menurut pemikiran dari John Hockle, globalisasi adalah suatu proses dengan mana kejadian, keputusan, dan kegiatan di salah satu bagian dunia menjadi suatu konsekuensi yang signifikan bagi individu dan masyarakat di daerah yang jauh.

Disamping pengembangan globalisasi ekonomi, ada satu tren saat ini yang harusnya dikembangkan di Indonesia, yaitu Industri Kreatif. Kehadiran ekonomi kreatif memberikan peluang baru bagi Indonesia untuk mengembangkan perekonomian kreatif. Substitusi impor dan permintaan ekspor adalah bentuk peluang yang teah ada. Tetapi, ekonomi kreatif sangat bergantung pada pengembangan sumberdaya manusia dengan talentanya menjadi masukan utama dalam perputaran ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif juga tidak terlepas dari perkembangan seni dan teknologi. Produk kreatif bukan hanya berasal dari gagasan seni dan budaya tetapi juga gagasan intelektual dan pengetahuan. Oleh karena itu, talenta dan modal intelektual harus dikembangkan kalau Indonesia mau menangkap peluang ekonomi kreatif.

Indonesia sudah ketinggalan lebih dari sepuluh tahun dalam mengembangkan industri kreatif. Diperlukan kebijakan yang bersifat terobosan terutama untuk menyatukan pandangan para pengambil kebijakan di tataran kementerian dan pemerintah daerah. Sementara itu, pelaku industri kreatif juga perlu diberikan insentif dan mekanisme agar mau berinvestasi dalam kegiatan riset dan pengembangan, dan akhirnya mampu menghasilkan produk dan jasa kreatif. Komunitas dan kelas kreatif juga perlu didorong supaya berkembang, terutama dalam hal perlindungan hak dan kekayaan intelektual dan dibebaskan dari eksploitasi yang timpang dalam rantai produksi produk dan jasa kreatif.

Maka dari itu, dengan ditumbuh kembangkanya pengetahuan seputar kewirausahaan, akan membangkitkan semangat masyarakat Indonesia khusunya generasi muda atau mahasiswa, untuk ikut menciptakan lapangan kerja dengan berwirausaha, tidak hanya menjadi pencari kerja (job seeking). Dengan dilandasi semangat nasionalisme bahwa bangsa Indonesia harus mampu bersaing dikancah percaturan perekonomian dunia, maka akan banyak mahasiswa yang termotivasi untuk meningktakan kualitas dirinya dan mencetuskan ide-ide kretaif dalam bidang kewirausahaan yang berdaya saing tinggi.

Mengapa dengan semakin banyak wirausahawan disuatu negara akan meningkatkan daya saing negara tersebut ?

Sebuah negara yang memiliki wirausahawan banyak tentunya akan mendapatkan penghasilan yang besar dari sektor pajak, atas kegiatan ekonomi yang mereka lakukan, coba bayangkan apabila suatu negara terlalu banyak pegawai negeri sipil yang kurang atau bahkan tidak produktif, maka mereka setiap bulan memakan anggaran negara untuk menggaji mereka, namun sumbangsih mereka pada perekonimian nasional sangat minim baik dari segi pajak maupun tingkat konsumsi.Selanjutnya ditinjau dari segi GNP (Gross National Product), apabila semakin banyak uang yang dihasilkan oleh putra-putri bangsa Indonesia, karena berwirausaha maka uang yang dihasilkan berpeluang semakin besar, berbeda dengan gaji yang nominalnya relatif tetap. Akan meningkatkan GNP yaitu keseluruhan barang dan jasa yang diproduksi warga negara penduduk tersebut dimanapun berada (di dalam dan luar negeri), dengan meningkatkan GNP ini akan semakin memperkuat ekonomi nasional secara makro, dan mempercepat roda pembangunan nasional, karena ketersediaan anggaran semakin meningkat.